ICNEWS-ONLINE.COM – MURATARA – Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan akhir – akhir ini terus menjadi perhatian publik dan masyarakat pasalnya Kabupaten yang belum genap satu dasawarsa ini selalu tampil dengan bobroknya polemik manajemen pengelolaan sistem birokrasinya. Muratara.
Milyaran uang untuk gaji perangkat Desa, Tunjangan sertifikasi Guru ASN dan tunjangan ASN lainnya yang tidak disalurkan oleh Pemkab dengan alasan Kas Daerah kosong.
Efeknya siklus perputaran keuangan didalam Daerah menjadi lamban, nilai beli masyarakat melemah karena puluhan milyar uang tersendat tidak tersalurkan.
Kemudian hal yang tidak kala pentingnya adalah pembangunan infrastruktur yang terkesan asal-asalan sehingga menjadi pertanyaan publik karena terindikasi tidak sesuai dengan Rencana Anggran Biaya (RAB).
Hal diatas menjadi polemik, menunjukan bobroknya manajemen pengelolaan sistem birokrasi Pemerintahan Daerah (Pemda) Kabupaten Musi Rawas Utara.
Menanggapi hal itu, H Akisrofi Ayub ketika dikonfirmasi melalui pesan seluler mengatakan bahwa Pemkab terlalu berani mengalihkan anggaran bersumber dari pusat karena bisa berakibat fatal.
“Kalau gaji, atau uang sertifikasi guru itu dananya dari pusat tidak mungkin sudah habis tahun anggaran belum juga cair, biasanya dalam tahun berjalan itu sudah di taransfer pusat. Mungkin daerah berani sekali untuk pakai uang itu untuk keperluan lain bisa berbahaya itu,” Kata Pj Bupati Muratara 2013-2014 ini. Selasa (26/1/2021).
Ia berharap hal ini tidak terulang kembali pada kepemimpinan selanjutnya, serta patuh pada produk hukum yang telah ditetapkan.
“Semoga saja Pemimpin yang baru mengetahui sekaligus dapat mematuhi aturan yang ada,” sebut Paslon Bupati dan wakil Bupati Muratara 2020. Nomor urut 2 H. Akisropi Ayub dan H Baikuni Anwar ini.
Saat ditanyai mengenai pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Muratara demi percepatan pembangunan dan berjalannya roda birokrasi yang baik. Ia mengungkapkan bahwa itu harus sesuai mekanisme hukumnya.
“Kalau masalah pelantikan sudah ada aturanya, pas masa jabatan Bupati habis pasti ganti Bupati, apa yang terpilih sudah tidak ada masalah lagi pasti dilantik, tapi kalau masih ada permasalahan pasti pemerintah menunjuk plt. Pada perinsipnya pemerintah tidak boleh kosong,” ujarnya.
Dengan kondisi birokrasi muratara yang pesakitan ini. Beliau berharap struktur kepemimpinan kedepan harus diisi oleh SDM yang kompeten dibidangnya masing-masing.
“Itulah seorang pemimpin harus didukung oleh staf yang punya kompetensi, alur keuangan itu sudah diatur pengeluarannya, ada yang tiap bulan ada yang triwulan, sehingga diharapkan ekonomi bisa tumbuh di daerah tersebut,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa tugas pemimpin kedepan tidaklah mudah dan perangkat daerah harus diisi dengan orang-orang yang memiliki komitmen dalam membangun.
“Jadi memang berat tugas pemimpin kedepan, kalau yang tidak punya komitmen membangun daerah, apa lagi tidak kompeten sebaiknya dirombak,” cetusnya.
Kita berharap, utamanya masyarakat Muratara menginginkan Muratara lebih maju dan masyarakatnya sejahtera, katanya.
“Kalau HDS punya komitmen serta didukung staf yang kompeten dan juga yang tidak kalah pentingnya dukungan masyarakat insya Allah bisa,” tutupnya (indra).